Sabtu, 29 Oktober 2011

Hubungan Koperasi Dengan Perekonomian Indonesia

Negara kawasan Asia (Korea, Thailand, Indonesia, Malaysia) pada tahun 1997 yang telah menjadi sejarah serta merupakan pelajaran juga bagi perkembangan ekonomi bangsa berbasis konglomerasiyang rentan terhadap badai ekonomi krisis moneter.
Era globalisasi dan perdagangan bebas yang disponsori oleh kekuatan kapitalis membawa konsekuensi logis antara lain semakin ketatnya persaingan usaha diantara pelaku-pelaku ekonomi berskala internasional. Dalam negara perdagangan bebas tersebut, perusahaan-perusahaan multi nasional yang dikelola dengan mengedepankan prinsip ekonomi yang rasional, misalnya melalui penerapan prinsip efektifitas, efisiensi dan produktifitas akan berhadapan dengan, antara lain, koperasi yang dalam banyak hal tidak sebanding kekuatannya. Fungsi koperasi Indonesia yang sebagai badan usaha mempunyai azas kekeluargaan dan mengutamakan anggota, menggunakan kandungan local sehingga memanfaatkan sumberdaya dalam negeri dapat dijadikan produk unggulan.
"Ambruknya" ekonomi Indonesia yang selama lebih dari tiga dasawarsa selalu dibanggakan oleh pemerintah, memaksa berbagai pihak meneliti kembali struktur perekonomian Indonesia. Didalam struktur ekonomi yang tidak seimbang tersebut, sekelompok kecil elit ekonomi -- yang menurut BPS jumlahnya kurang dari 1% total pelaku ekonomi -- mendapatkan berbagai fasilitas dan hak istimewa untuk menguasai sebagian besar sumber daya ekonomi dan karenanya mendominasi sumbangan dalam PDB, pertumbuhan ekonomi, maupun pangsa pasar. pemenuhan berbagai faktor fundamental tersebut dapat menyebabkan indikator kinerja lain, seperti pertumbuhan bisnis jangka pendek, harus dikorbankan demi untuk memperoleh kepentingan yang lebih mendasar dalam jangka panjang.

Citra Koperasi, dalam pengembangan kegiatan usaha koperasi tidak terlepas dari citra koperasi di masyarakat. Malah mendapat kesan yang tidak positif, karena diasosiasikan dengan organisasi usaha yang penuh dengan ketidakjelasan, tidak professional, justru mempersulit kegiatan usaha anggotan (karena berbagai persyaratan) dan banyak campur tangan pemerintah. Di media massa, berita negatif tentang koperasi tiga kali lebih banyak dari pada berita positifnya (PSP-IPB, 1995); berita dari para pejabat dua kali lebih banyak dari berita yang bersumber langsung dari koperasi, pada-hal prestasi koperasi diberbagai daerah cukup banyak dan berarti. Untuk menumbuhkan citra koperasi harus dengan perbaikan dan perhatian secara umum dengan kelangsungan perkembangan perekonomian Indonesia.
Sumber :      -  Dr.Lia_Amalia,MM
-       Bayu Krisnamurthi, Djabarudin Djohan, ”Membangun koperasi pertanian Berbasis Anggota”, Jakarta, 2002.
-       Bayu Krisnamurthi, Pusat Studi Pembangunan (PSP) Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor 2002
http://www.ekonomirakyat.org/edisi_4/artikel_4.htm
-       R.J. Kaptin Adisumarta, dalam buku Mubyarto & Daniel W. Bromley, “A Development Alternative for Indonesia”, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002.
                   -   Setyo Budiantoro, dalam buku Dhakidae, Daniel, “Cendekiawan dan     Kekuasaan Dalam Negara Orde Baru”, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Tentang Pasal 33 UUD 1945

Pasal 33 UUD 45 (Ekonomi Koperasi) :
1.    Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2.    Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat  hidup orang  banyak dikuasai oleh negara.
3.    Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4.    Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
5.    Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Mengembangkan dan membangun perekonomian Nasional yaitu :
1)    Membangun badan usaha koperasi yang tangguh.
2)    Menumbuhkan badan usaha swasta yang kuat.
3)    Mengembangkan BUMN yang mantap secara simultan dan terpadu dengan bertumpu pada Trilogi Pembangunan mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat banyak.
Yang dimaksudkan dalam pasal 33 UUD 1945, menjelaskan pemahaman dan pemikiran terhadap koperasi dalam arti yang luas dan mendasar.

Seperti telah kita sadari bersama bahwa dalam era tinggal landas nanti, untuk mewujudkan perekonomian yang berlandaskan Trilogi Pembangunan setidak-tidaknya terdapat tiga tantangan besar yang perlu diantisipasi oleh ketiga wadah pelaku ekonomi, yaitu:
1.    Mempertahankan pertumbuhan ekonomi dalam situasi proses globalisasi ekonomi yang  makin meluas.
2.    Mempercepat pemerataan yang makin mendesak mengingat 36,2 juta rakyat masih berada di bawah garis kemiskinan.
3.    Memelihara kesinambungan kegiatan pembangunan yang stabil dan dinamis dalam rangka mengantisipasi kemungkinan adanya berbagai kendala yang menghambat upaya kita menjawab kedua tantangan di atas.


Sumber :
                                -   http://ajidedim.wordpress.com/2008/02/10/kata-koperasi-hilang-dari-uud-1945-gila/

KENAPA KOPERASI DI INDONESIA ITU MATI SURI ?

Koperasi adalah organisasi badan usaha bersama yang bertumpu pada prinsip ekonomi kerakyatan yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi yang berkembang dengan kelebihan serta peningkatan economies of scale sangat jelas sebagai sebuah bentuk badan usaha dan efisiensi dalam biaya. Dalam 15 tahun terakhir ini, koperasi bagaikan mati suri.

Berikut adalah hambatan-hambatan bagi pertumbuhan koperasi :
1.     Kesadaran masyarakat terhadap koperasi yang masih sangat rendah.
2.     Pengalaman masa lampau mengakibtakan masyarakat tetap merasa curiga terhadap koperasi.
3.     pengetahuan masyarakat mengenai koperasi masih sangat rendah.

Kurangnya pendidikan serta pelatihan yang diberikan oleh pengurus kepada para anggota koperasi ditengarai menjadi faktor utamanya, karena para pengurus beranggapan hal tersebut tidak akan menghasilkan manfaat bagi diri mereka pribadi. Kegiatan koperasi yang tidak berkembang membuat sumber modal menjadi terbatas.

Dengan adanya partisipasi anggotanya saja sudah dapat membantu untuk penentuan kemajuan koperasi  baik itu kontributif maupun insentif terhadap kegiatan koperasi itu sendiri.

Sumber :
                           -    http://monitorindonesia.com/?p=38380

TENTANG CU (Credit Union) ?

Credit Union (CU). Credit berasal dari bahasa Latin, yaitu credere yang artinya percaya. Union atau unus berarti kumpulan. 
Credit Union adalah sekumpulan orang-orang yang saling percaya, dalam suatu ikatan pemersatu yang bersepakat untuk menabungkan uang mereka, sehingga menciptakan modal bersama, untuk dipinjamkan di antara sesama mereka, dengan balas jasa yang layak, untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.
Credit Union ALA Indonesia
Credit Union (CU) adalah kelompok masyarakat yang berusaha untuk menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa harus bergantung kepada pemerintah.
Konsep CU adalah masyarakat yang menjadi anggota membayar iuran wajib, simpanan pokok, dan menabung. Tabungan itu akan menjadi jaminan untuk meminjam dalam jumlah yang masih wajar. Yang boleh meminjam hanya anggota, tidak boleh orang luar.
CU bias dimiliki oleh masyarakat Indonesia Karena basis CU untuk masyarakat ke bawah. Dalam kondisi sulit ekonomi, CU satu-satunya solusi yang bisa kita manfaatkan sebagai lembaga keuangan milik masyarakat.
Sumber :
                                -    http://en.wikipedia.org/wiki/Credit_union

Kamis, 28 April 2011

PENDAPATAN NASIONAL DAN KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA BARAT



           Pendapatan Nasional  di Provinsi Jawa Barat. Kehutanan merupakan pendapatan nasional yang memiliki peruntuan bagi negara dan lingkungan sekitar. Neraca pendapatan nasional menunjukkan tinggi rendahnya tingkat pendapatan nasional suatu negara, kehutanan termasuk salah satu sub-sektor perekonomian di dalam sektor pertanian. Nilai tambah yang diciptakan sektor kehutanan merupakan perbedaan nilai suatu barang/jasa yang timbul sebagai akibat suatu kegiatan produksi dan/atau distribusi hasil hutan. Produksi sektor kehutanan dapat bersifat ekstraktif berupa kayu hutan, rotan, daun, buah dll. Dan dapat pula berupa produk non-ekstraktif seperti rekreasi dan wisata hutan lainnya. Yang terakhir di analisis datanya perkembangan nilai nominal PDB sektor kehutanan dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2005 pada pertumbuhan PDB Kehutanan Berdasarkan Nilai Nominal. PDB sektor kehutanan pada tahun 1993 yang nilai nominalnya kurang dari Rp 15 Trilyun, sepuluh tahun kemudian pada tahun 2003 telah meningkat lebih dari dua kali lipat mendekati angka Rp 35 Trilyun. Apabila diambil angka rata-rata maka PDB sektor kehutanan atas dasar nilai nominal mengalami peningkatan sekitar cukup besar sekitar 20% pertahun. Peningkatan nilai nominal yang besar ini tidak dapat secara langsung ditafsirkan dengan semakin membaiknya kinerja sektor kehutanan karena peningkatan nilai nominal PDB (dalam rupiah) selain dipengaruhi oleh besaran output juga sangat dipengaruhi oleh nilai tukar (moneter) dan inflasi. Kontribusinya terhadap PDB peran (sub) sektor kehutanan justru cenderung mengalami penurunan.
  
            Sejak Tahun 2002 kontribusi kehutanan terhadap PDB berpotensi naik karena berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2002 disebutkan bahwa pengelolaan kegiatan industri yang mengolah hasil hutan seperti industri kayu lapis, industri kayu gergajian, dan veneer dialihkan ke Departemen Kehutanan dari Departemen Perindustrian. Namun ternyata walaupun kontribusi sektor industri pengolahan produk primer kehutanan itu ditambahkan kepada kontribusi sektor kehutanan pada PDB Indonesia, angkanya masih saja tetap relatif kecil bila dibandingkan dengan kontribusi sektor-sektor lain terhadap PDB nasional. Dilihat dari sumbangan sektor kehutanan pada PDB sejak tahun 1993 sampai dengan 2005 tampak bahwa peranan sektor kehutanan dalam pembentukan PDB Indonesia terus menurun dari waktu ke waktu. Rendahnya nilai kontribusi kehutanan terhadap PDB adalah contoh konkrit dari perhitungan PDB konvensional yang bias. Oleh karena itu, selain mendesakkan pentingnya menyajikan nilai PDB Hijau sebagai neraca pendamping, hal yang tidak kalah penting adalah memberikan pemahaman bahwa angka PDB bukan satu-satuya tolok ukur kuat atau lemahnya peran suatu sektor dalam pembangunan nasional.

            Dari data di Provinsi Jawa Barat di Daerah Banten Tahun 2010 terakhir. Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Banten pada bulan Maret 2010 sebesar 758.163 orang (7,16 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2009 yang berjumlah 788.067 orang (7,64 persen), jumlah penduduk miskin turun sebesar 29.904 orang. Selama periode Maret 2009 - Maret 2010, penduduk miskin di daerah perdesaan naik sebanyak 539 orang, sedangkan di daerah perkotaan turun sebesar 30.443 orang. Namun demikian pada periode yang sama terjadi penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Ini mengindikasikan bahwa secara rata-rata, pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan, demikian juga dengan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin juga semakin menyempit.


 
Sumber :



Kamis, 31 Maret 2011

SEMAKIN MAJU TETAP SEMANGAT INDONESIA


Negara indonesia dalam sistem ekonomi  Peta Perekonomian Indonesia meliliki empat kategori :
A.      KEADAAN GEOGRAFIS INDONESIA

                Indonesia yang memiliki kepulauan dengan luas keseluruhan +/- 195 sampai dengan 200 juta Ha. Dengan keadaan letak geografis kepulauan ini dapat memberi kekuatan dan kesempatan perekonomian kita atau malah sebaliknya meemberi dampak lemah dan ancaman bagi perekonomian indonesia. Karena banyaknya kekayaan pulau yang subur daan kaya akan hasil-hasil bumi dan tambang, dapat diolah dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat banyak. Dengan kemampuan menggali dan memanfaatkan kekayaan yang ada Indonesia akan banyak memiliki pilihan produk yang dapat dikembangnya sebagai komoditi perdagangan , baik untuk pasar lokal maupun untuk pasar internasional. Dengan keindahan dan keanekaragaman budaya kepulanaan dapat menjadi sumber penerimaan negara andalan melalui industri pariwisata. Namun kenyataan itu malah dapat memberi kelemahan dan ancaman bagi perekonomian Indonesia, karena masing banyak pihak luar yang secara ilegal mengambil kekayaan alam Indonesia di berbagai kepulauan, yang secara geografis memang sulit untuk dilakukan pengawasan seperti biasa. Dengan demikian dituntut koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengamankan kepulauan Indoenesia tersebut dari pihak-pihak yang tidak berhak mendapatkannya. Di pihak lain, banyak dan luasnya pulau menuntut suatu bentuk perencanaan dan strategi pembangunan yang cocok dengan keadaan geografis Indonesia tersebut. Strategi berwawasan ruang yang diterapkan pemerintah tampaknya sudah cukup tepat untuk mengatasi masalah ini.

                Indonesia yang memiliki dua musim, dengan kondisi iklim yang demikian itu menyebabkan  beberapa produk hasil bumi dan industri menjadi sangat spesifik sifatnya. Maka diperlukan usaha untuk memanfaatkan keunikan produk Indonesia tersebut untuk memenangkan persaingan di pasar lokal maupun dunia.

                Indonesia kaya akan tambang, dan seperti telah sejarah buktikan, salah satu jenis tambang yakni minyak bumi pernah menjadikan negara Indonesia memperoleh dana pembangan yang sangat besar, sehingga pada saat itu target pertumbuhan ekonomi kita ‘berani’ ditetapkan sebesar 7,5 % ( masa Repelita II ). Meskipun saat ini minyak bumi tidak lagi menjadi primadona dan andalan komoditi ekspor Indonesia, namun Indonesia masih banyak memiliki hasil tambang yang dapat menggantikan peran minyak bumi sebagai sumber devisa negara.

Indonesia menempati posisi yang sangat strategi, terletak diantara dua benua dan dua samudra dengan segala perkembangannya. Dengan letak yang strategis tersebut kita harus dapat memanfaatkannya, sedemikian rupa sehingga lalu lintas ekonomi yang terjadi, akan singgah dan membawa dampak positif bagi kebaikan perekonomian Indonesia . yang perlu dilakukan tentunya mempersiapkan segala sesuatu, seperti sarana telekomunikasi, perdagangan, pelabuhan laut, udara, serta infrastruktur lainnya.

B.      MATA PENCAHARIAN

Beberapa hal wilayah yang dimiliki Indonesia :

·         Pertama, mata pencaharian penduduk Indonesia sebagian besar masih berada di sektor pertanian ( agraris ), yang tinggal di pedasaan dengan mata pencaharian seperti pertanian, perikanan, peternakan, dan sejenisnya.
·         Kedua, kontribusi sektor pertanian terhadap GDP ( Gross Domestic Product ) secara absolut masih dominan, namun jika dibanding dengan sektor- sektor di luar pertanian menampakkan adanya penurunan dalam prosentase.
·         Yang perlu diwaspadai dalam sektor pertanian ini adalah, bahwa komoditi yang dihasilkan dari sektor ini relatif tidak memiliki nilai tambah yang tinggi, sehingga tidak dapat bersaing dengan-dengan komoditi yang dihasilkan sektor lain ( industri misalnya ).

Adapun langkah untuk mengatasi diantaranya adalah :

·         Memperbaiki kehidupan penduduk/petani dengan pola pembinaan dan pembangunan sarana dan prasarananya bidang pertaniaan
·         Meningkatkan nilai tambah komoditi pertanian, jika dimungkinkan tidak hanya untuk pasar lokal saja
·         Mencoba mengembangkan kegiatan agribisnis
·         Menunjang kegiatan transmigrasi

C.      SUMBER DAYA MANUSIA

Kita lihat dalam sejarah mengenai pertumbuhan penduduk Indonesia masih cukup tinggi  +/- 2,8 % sebelum orde baru.  Dan setelah pemerintahan Orde Baru menyadari bahwa pertumbuhan tersebut harus dikurangi, maka mulai Repelita I sampai dengan Repelita IV, pertumbuhan penduduk kita hanya berkisar antara 2,1 % sampai dengan 2,3 % dan 1,9 % diperkirakan untuk Repelita selanjutnya.

Adapun poin - poin masalah yang dihadapi  Indonesia dalam perkembangan  sumber daya manusia :
·         Pertumbuhan penduduk yang masih tingi
·         Penyebaran yang kurang merata
·         Kurang seimbangnya struktur dan komposisi umur penduduk, yang ditandai dengan besarnya jumlah penduduk yang bersia muda serta mutu penduduk yang masih relatif rendah.


Berikut sarana kebijaksanaan tenaga kerja di Indonesia meliputi hal-hal dibawah ini :

1.       Memperluas tenaga kerja
2.       Membina tenaga kerja dengaan mengadakan  ( TRAINING ) untuk mengembangkan  \( SKILL ) para pekerja.
3.       Membina dan melindungi para pekerja melalui mekanisme  hubungan kerja yang dijiwai oleh Pancasila dan UUD 1945.
4.       Meningkatkan peranan pasar kerja
5.       Memperlambat lajunya pertumbuhan penduduk dan meningkatkan mutu tenaga kerja.

D.      INVESTASI

Untuk memperoleh suatu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam proses pembangunan di Indonesia, terkumpulnya modal dan sumber daya sebagai investasi, mendudduki peran yang sangat penting.
Berikut adalah upaya - upaya untuk memenuhi kebutuhan dana investasi pembangunan :
a.       Lebih mengembangkan ekspor komoditi non-migas, sehingga secara absolut dapat meningkatkan penerimaan pemerintah dari sektor luar negeri.
b.      Mengusahakan adanya pinjaman luar negeri yang memiliki syarat lunak, kemudian digunakan untuk kegiatan investasi yang menganut prinsip prioritas
c.       Menciptakan adanya pinjaman luar negeri yang menarik dan aman bagi para penanam modal asing.
d.      Lebih mengingatkan dan menyempurnakan sistem perpajakan dan perkreditan.

sumber : e-Larning Digital Book Universitas Gunadarma

               

Kamis, 17 Februari 2011

Bagaimana dengan kondisi perekonomian pada tahap pemerintahan sby


                 Pemerintahan Yudhoyono yang dipimpin sepanjang lima tahun berkuasa SBY mampu membalikan kondisi ekonomi yang mengalami penurunan apresiasi publik manjadi meningkat secara drastis hanya satu tahun terakhir dimasa kekuasaannya. Popularitas pemerintah sepanjang lima tahun berkuasa sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang dihasilkan oleh ekspresi kepuasan publik terhadap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sepanjang tahun 2010.
                Fakta menunjukkan bahwa apresiasai publik terhadap kinerja pemerintahan di bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial cenderung lebih rendah dibandingkan dengan apresiasi terhadap bidang-bidang lainnya. Relatif lebih rendahnya apresiasi publik ini terjadi pada setiap penetapan kebijakan tidak populer, seperti “income per kapita 3000 dollar AS ternyata memengaruhi pola konsumsi masyarakat,” kata Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurthi.
                Meningkatnya pendapatan per kapita menjadi 3000 dollar AS ternyata memberikan pengaruh yaqng kuat dengan pola konsumsi masyarakat. masyarakat pun lebih cenderung memilih beras yang pulen atau premium untuk konsumsi sehari-hari dibandingkan beras biasa.
                Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2010 menunjukan kondisi yang solid, bisa mencapai 6,1 persen lebih tinggi dari perkiraan pemerintah sebesar 5,8 persen meskipun dilanda tingkat inflasi yang tinggi pula sebesar 6,96 persen.
                Oleh karena itu, bisa terlihat dari pencapaian pendapatan perkapita yang naik 13 persen, yang secara histori pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2010 yang mencapai 6,1 persen membuat pendapatan per kapita naik menjadi 27 juta rupiah atau setara dengan 3000 dollar AS, tahun 2009, PDB per kapita 24,3 juta rupiah atau setara dengan 2.590,1 dollar AS, tahun 2008 PDB per kapita 21,7 juta atau senilai 2.269,9 dollar AS, sedangkan pada 2007 hanya 1.964,3 dollar AS.
                Menurut BPS, pada 2010, PDB digunakan untuk memenuhi konsumsi rumah tangga sebesar 56,7 persen, konsusmsi pemerintah 9,1 persen, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik 32,2 persen, dan ekspor 24,6 persen sedangkan untuk penyediaan dari impor sebesar 23,0 persen.
                Selain itu, terhadap tiga sektor utama penyumbang peningkatan PDB, yaitu sektor industri pengolahan, sektor pertanian dan sektor perdagangan, serta hotel dan restoran. Ketiga sektor ini mempunyai peranan sebesar 53,8 persen pada 2010.
“Tern (pergeseran konsumsi beras) ini benar-benar terjadi di kalangan masyarakat. pasalnya, ketika pendapatan mengalami kenaikan, maka pola konsumsi juga mengikuti lebih meningkat,” kata Bayu.
                 Secara kuantitatif, kegiatan-kegiatan di sektor sekunder dan tersier masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sedangkan kegiatan sektor primernya lebih diperankan oleh luar Jawa.


Sumber : Surat Kabar Koran-Jakarta Kompas.